Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral di Medsos
On September 01, 2025
Unggahan “17+8 Tuntutan Rakyat” viral di media sosial sejak Senin (1/9/2025). Sejumlah artis, musisi, dan influencer mengunggah desakan ini secara serentak di akun mereka, sehingga langsung menyedot perhatian publik.
Beberapa figur yang ikut menyuarakan di antaranya komedian Soleh Solihun, aktor Lukman Sardi, grup musik Efek Rumah Kaca, hingga kreator konten Andovi da Lopez. Mereka menekankan bahwa poin-poin dalam tuntutan ini bukan dibuat oleh kelompok atau individu tertentu, melainkan rangkuman dari aspirasi publik yang beredar luas dalam beberapa pekan terakhir.
Dalam keterangannya, “17+8 Tuntutan Rakyat” disebut lahir dari kombinasi desakan masyarakat sipil, hasil demonstrasi buruh pada 28 Agustus, hingga dokumen yang dihimpun oleh YLBHI dan 211 organisasi masyarakat sipil. Sejumlah akademisi, mahasiswa, serta gerakan reformasi di platform Change.org juga turut menyumbang poin-poin dalam daftar tersebut.
Influencer Salsa Erwina, Jerome Polin, dan Cheryl Marella menjadi pihak yang merangkum tuntutan-tuntutan itu, sebelum akhirnya dibagikan secara masif oleh publik figur lain.
Menurut komedian Soleh Solihun, pemerintah perlu memperhatikan serius aspirasi ini.
“Kan kemaren katanya rakyat diminta percaya sama pemerintah, nah coba deh dengerin dulu beberapa keinginan rakyat. Kalau bisa diwujudkan, harusnya mah kepercayaan dari rakyat mudah didapat,” tulis Soleh.
Tuntutan ini terdiri dari 17 poin jangka pendek (1 minggu) dan 8 poin jangka panjang (1 tahun). Fokus utamanya ada pada transparansi, reformasi, serta empati pemerintah terhadap kondisi rakyat.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu (batas akhir 5 September 2025)
Tugas Presiden Prabowo:
Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan aparat dalam demo 28–30 Agustus.
Tugas DPR:
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun.
Publikasikan transparansi anggaran gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
Dorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk yang diselidiki KPK.
Tugas Ketua Umum Partai Politik:
Pecat atau beri sanksi tegas pada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tugas Polri:
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
Hentikan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa.
Tangkap serta proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan kekerasan maupun pelanggaran hukum.
Tugas TNI:
Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Nyatakan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi:
Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja.
Ambil langkah darurat mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun (batas akhir 31 Agustus 2026)
Bersihkan dan lakukan reformasi DPR besar-besaran, audit anggota, perketat syarat, tetapkan KPI kerja, dan hapus perlakuan istimewa.
Reformasi partai politik, kuatkan pengawasan eksekutif dengan laporan keuangan terbuka, serta pastikan fungsi oposisi berjalan.
Susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
Reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
TNI kembali ke barak sepenuhnya tanpa pengecualian.
Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk PSN, UU Cipta Kerja, serta tata kelola Danantara.
“17+8 Tuntutan Rakyat” kini menjadi simbol perlawanan publik terhadap praktik politik dan pemerintahan yang dianggap abai. Meski belum ada respons resmi dari pemerintah, derasnya dukungan publik melalui media sosial menunjukkan bahwa desakan ini akan terus bergema dalam waktu dekat.
